Hukum Perdata

Sejarah Hukum Perdata

Hukum pertama kali di buat oleh Belanda yang pada saat itu sedang menjajah Indonesia , hukum tersebut dikenal dengan nama KUHPdt, hukum ini di di harapkandapat memiliki kesesuaian antara hokum di Belanda dan di Indonesia. setelah membentuk panitia, Belanda mengangkat Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas untuk mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Kemudian Mr. C.C. Hagemann di anggap tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

Pengertian dan keadaan hukum perdata di Indonesia

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia

Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Factor yang mempengaruhinya antara lain :

1.Factor etnis : keanekaragaman adat di Indonesia

2.Factor historia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia

Sistematika hukum di Indonesia ada dua pendapat, yaitu :

  • Dari pemberlaku undang-undang
  • Menurut ilmu hukum/doktrin dibagi mejadi 4 bagian, yaitu :
  1. Hukum tentang diri seseorang (pribadi)
  2. Hukum kekeluargan
  3. Hukum kekayaan
  4. Hukum warisan

Sumber :

http://sbwicaksono.blogspot.com/2012/03/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://nabillarozalia.blogspot.com/2012/03/sejarah-hukum-perdata.html

http://rismaeka.wordpress.com/2012/04/09/hukum-perdata-yang-berlaku-di-indonesia/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s